
Jakarta, TitikNalar – Presiden Prabowo Subianto membuka izin kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk melakukan ekpor beras ke luar negeri.
“Saya izinkan dan saya perintahkan untuk mengirim beras ke mereka (negara lain),” ujar Prabowo saat menghadiri agenda Gerakan Indonesia Menanam yang diinisiasi Ustadz Adi Hidayat di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Rabu, 23 April 2025.
Menurut Prabowo, ekspor beras tersebut harus dilakukan atas dasar kemanusiaan, bukan untuk keuntungan ekonomi. Prabowo mengatakan bila Indonesia tidak akan mengambil besar-besaran dari pengiriman tersebut sebagai bukti bila Indonesia telah menjadi bangsa mandiri yang mampu membantu bangsa lain. “Yang penting biaya produksi, angkutan, dan administrasi bisa kembali.”
Keputusan tersebut diambil setelah Prabowo menerima laporan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengenai permintaan sejumlah negara yang berharap Indonesia mampu menyampaikan dengan berat mengingat Indonesia mengalami surplus produksi. Namun, pernyataan Prabowo terkait ekspor beras tersebut menuai tanggapan beragam dari berbagai pihak.
1. Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
Asosiasi Ekonom Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori tidak menyetujui langkah Prabowo untuk mengekspor beras meskipun memungkinkan produksi beras dalam negeri beberapa bulan belakangan mengalami surplus dibandingkan tahun sebelumnya.
“Situasinya masih sangat berisiko jika Indonesia gegabah mengekspor beras ke Malaysia atau negara lainnya,” kata Khudori pada Sabtu, 26 April 2025.
Khudori mengatakan jika pemerintah seharusnya menghitung produksi dalam satu tahun penuh dan tidak menarik kesimpulan surplus beras atau tidaknya panen secara parsial, misalnya saat musim panen raya yang umumnya terjadi Februari-Mei. Alasannya adalah porsi produksi dalam momen tersebut bisa mencapai 60-65 persen dari produksi setahun.
2. Kementerian Pertanian
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan bila pemerintah belum berencana mengekspor beras meskipun produksi dalam negeri melonjak tajam hingga mencapai 3,18 juta ton. Menurut Amran, mengabaikan lebih banyak tekanan akan memperkuat pentingnya cadangan beras nasional terlebih dahulu untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia.
“Kita upayakan dulu stok diperkuat,” kata Amran di sela Rapat Koordinasi Nasional bersama 37 ribu penyuluh pertanian yang dilakukan hybrid di Jakarta, pada Sabtu, 26 April 2025.
Amran mengatakan bila ekspor beras baru akan mempertimbangkan apakah kebutuhan dalam negeri benar-benar terpenuhi. Amran mempertimbangkan adanya tantangan iklim global yang dapat berdampak terhadap stabilitas produksi pangan dalam negeri.
“Yang penting kita cukup dulu di dalam negeri. Kita harus siap kecukupan kita, bila perlu kita menyiapkan betul-betul lebih dari cukup. Kenapa? Iklimnya tidak mendukung,” katanya.
3. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bila ekspor beras hanya dapat dilakukan setelah pemerintah memastikan cadangan pangan cukup dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik.
“Kami ini kemarin masih menyiapkan cadangan pangan. Sekarang lagi panen, kami simpan dulu. Kalau nanti cadangan pangan sudah dirasa cukup, (bisa ekspor),” kata Arief saat ditemui di kantornya, pada 29 April 2025.
Arief mengungkapkan bila grafik produksi beras tengah menanjak. Setelah panen raya pada bulan Mei, grafik berpeluang turun. Dengan produksi tersebut, pemerintah akan menghitung kemampuan cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.
“Presiden kita bilang boleh silahkan kalau mau diekspor. Kalau saya sarankan sebaiknya kita penuhi cadangan pangan dulu. Nanti nanti kita hitung ulang, kalau memang harus,” katanya.
Sumber : Tempo, Jum’at 02 Mei 2025,https://www.tempo.co/ekonomi/tanggapan-berbagai-pihak-soal-keing inan-prabowo-ekspor-beras-1314777
No Comments