Tahun 2014, saya berdiri di garis depan perlawanan. Bukan sebagai pencari validasi, melainkan sebagai seorang aktivis mahasiswa yang didorong oleh kepedulian mendalam terhadap bumi yang kita pijak.
Isu utamanya gamblang dan mendidik: cara kerja oligarki sawit yang tanpa ampun terus mendeforestasi hutan alam Indonesia, khususnya di “Bumi Lancang Kuning”, Provinsi Riau.
Saat itu, kami menginisiasi aksi solidaritas besar-besaran mahasiswa se-Riau. Tuntutannya jelas dan mendesak: pemerintah harus mencabut izin-izin perusahaan perusak itu dan menangkap para oligarki yang dengan rakus menghancurkan paru-paru Sumatera. Kami turun ke jalan, menyuarakan kemarahan yang sah terhadap keserakahan yang terstruktur.
Di tahun yang sama, semangat kemanusiaan kami juga tak terbatas. Kami menunjukkan solidaritas untuk saudara-saudara di Palestina dengan menggalang dana di jalanan Bangkinang Kota. Barisan Muda Riau di Kampar pun melakukan hal serupa. Ini adalah bukti nyata bahwa kepedulian kami universal, mencakup isu lingkungan lokal dan isu kemanusiaan global.
Kami mengecam kerasnya kebakaran hutan, manifestasi brutal dari deforestasi demi pembukaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit skala raksasa.
Dan sekarang, sebelas tahun kemudian, lihatlah kenyataan pahit di depan mata kita. Apa yang kami teriakkan dulu kini menjadi kenyataan mengerikan. Akibat akumulasi deforestasi selama puluhan tahun, saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda banjir bandang maha dahsyat pada akhir November 2025 lalu. Curah hujan ekstrem hanyalah pemicu; kerusakan hutanlah biang keladinya.
Korban jiwa mencapai angka yang memilukan: 961 meninggal dunia dan 293 lainnya hilang. Ini bukan sekadar angka, ini tragedi nasional.
Yang membuat hati ini miris sekaligus marah adalah respon negara. Negara yang saya nilai korup dan mabuk oleh kekuasaan begitu lamban, bahkan enggan menetapkan ini sebagai bencana nasional. Prioritas mereka bukan nyawa rakyat, tapi citra politik dan status quo oligarki.
Di tengah bencana ini, isu yang mengemuka justru menyingkapkan borok sistemik: dugaan bahwa tokoh sekelas masyarakat Prabowo Subianto memiliki puluhan ribu hektar lahan sawit di Aceh. Jika ini benar, maka ini adalah puncak ironi dan munafiknya kekuasaan.
Opini saya tegas: Banjir ini bukan bencana alam biasa, tapi bencana buatan manusia yang disokong oleh kebijakan negara yang pro-oligarki.
Suara kami di 2014 mungkin dianggap angin lalu, tapi alam kini berteriak lebih kencang melalui air bah yang menelan korban. Dan negara ini, alih-alih bertindak adil, malah sibuk melindungi para perusak.
“Selama kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan yang parah masih ada di dunia kita, tak seorang pun dari kita bisa benar-benar beristirahat.” Nelson Mandela
Ikhsan Arif Suzaki, SE
Related posts
Latest Post
No Comments