Menang di PN Bangkinang, Kuasa Hukum Tergugat Singgung Dugaan Praktik Mafia Tanah dalam Sengketa Lahan Sikijang
BANGKINANG, TitikNalar – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang menjatuhkan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau gugatan tidak dapat diterima terhadap perkara sengketa lahan seluas 50 hektare yang berlokasi di Desa Sikijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.
Putusan terhadap perkara nomor 163/Pdt.G/2025/PN.Bkn tersebut diumumkan melalui sistem e-court pada Rabu, 31 Desember 2025. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan gugatan penggugat terkait dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan wanprestasi hak pengelolaan lahan tersebut tidak memenuhi syarat formil. Selain itu, penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp2.726.000.
Kuasa Hukum Tergugat, Hasran Irawadi Sitompul, S.H., M.H., dari Kantor Hukum HASRAN & PARTNERS, menyambut baik putusan tersebut. Ia menilai putusan hakim telah selaras dengan fakta persidangan serta argumen hukum yang mereka susun.
“Setelah melalui tahapan persidangan yang panjang dan menguras tenaga, akhirnya gugatan penggugat kandas. Kami mengapresiasi putusan hakim yang menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima,” ujar Hasran kepada media, Kamis (1/1/2026).
Hasran menegaskan bahwa sejak awal pihaknya telah menyusun kesimpulan yang diperkuat dengan dasar, asas, serta logika hukum yang kokoh. Menurutnya, perkara ini merupakan bagian dari fenomena sengketa lahan di Kabupaten Kampar yang kian kompleks.
Lebih lanjut, Hasran memberikan catatan kritis mengenai stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kampar yang sering terganggu akibat sengketa tanah. Ia bahkan menengarai adanya praktik mafia tanah yang mencoba menggunakan jalur hukum untuk menguasai hak orang lain.
“Kami menduga ada praktik mafia tanah yang sengaja menggunakan jalur litigasi untuk mencoba ‘merampok’ hak orang lain. Sengketa lahan adalah persoalan serius di Kampar yang jika tidak ditangani dengan tegas, bisa mengganggu stabilitas Kamtibmas,” tegasnya.
Meski telah diputus, Hasran menyebut pihaknya masih menunggu waktu 14 hari ke depan untuk memastikan apakah putusan ini akan berkekuatan hukum tetap (inkracht) atau pihak penggugat akan menempuh upaya hukum banding.
“Kita lihat dalam 14 hari ini, apakah penggugat akan melakukan upaya hukum banding atau menerima putusan ini,” tutupnya.
Related posts
Latest Post
No Comments