Hukum

4 month ago | Hukum

KPK sudah terima Keppres Rehabilitasi Ira Puspadewi

Jakarta (TitikNalar) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan sudah menerima Keputusan Presiden tentang Pemberian Rehabilitasi untuk tiga terdakwa kasus dugaan..

4 month ago | Hukum

Menko Yusril persilahkan warga judicial review ke MK terkait KUHAP

Makassar (TitikNalar) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, mempersilahkan..

4 month ago | Hukum

Bareskrim tanggapi soal lencana Polri dalam mobil tersangka narkoba

Jakarta (TitikNalar) – Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menanggapi soal lencana Polri yang ditemukan dalam mobil MR, tersangka..

4 month ago | Hukum

Habiburokhman: LBH-PPI lahir di waktu tepat pasca-KUHAP baru

Jakarta (TitikNalar) – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa kehadiran Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Pensiunan Indonesia (LBH PPI)..

4 month ago | Hukum

Ahli: Dasar penahanan di KUHAP baru perkuat asas legalitas

Jakarta (TitikNalar) – Dosen hukum acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Febby Mutiara Nelson mengatakan dasar penahanan yang diatur dalam Kitab..

4 month ago | Hukum

Korlantas: Pengesahan STNK tahunan tak perlu BPKB

Jakarta (TitikNalar) – Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigjen Pol. Wibowo menegaskan bahwa pengesahan STNK..

4 month ago | Hukum

Kuasa hukum sebut Nadiem Makarim tak terlibat pengadaan Google Cloud

Jakarta (TitikNalar) – Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Dodi S. Abdulkadir, menyebut bahwa..

4 month ago | Hukum

KPK jelaskan alasan serahkan penanganan kasus Google Cloud ke Kejagung

Jakarta (TitikNalar) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Google Cloud di Kementerian..

4 month ago | Hukum

Ombudsman tegaskan penegakan hukum tidak cukup atasi perdagangan orang

Jakarta (TitikNalar) – Ombudsman RI menegaskan penegakan hukum saja tidak cukup dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sehingga perlu..