{"id":890,"date":"2025-05-27T08:04:45","date_gmt":"2025-05-27T08:04:45","guid":{"rendered":"https:\/\/titiknalar.com\/?p=890"},"modified":"2025-05-27T08:04:45","modified_gmt":"2025-05-27T08:04:45","slug":"sekda-kampar-pimpin-rapat-pembahasan-tindak-lanjut-perizinan-dalam-rangka-rekomendasi-forum-penataan-ruang","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/2025\/05\/27\/sekda-kampar-pimpin-rapat-pembahasan-tindak-lanjut-perizinan-dalam-rangka-rekomendasi-forum-penataan-ruang\/","title":{"rendered":"Sekda Kampar Pimpin Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Perizinan Dalam Rangka Rekomendasi Forum Penataan Ruang\u00a0"},"content":{"rendered":"

Bangkinang Kota, TitikNalar<\/strong> – Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, H. Hambali, SE, MBA, MH, memimpin Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Perizinan dalam Rangka Rekomendasi Forum Penataan Ruang Kabupaten Kampar. Rapat ini dilaksanakan di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kampar dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tim teknis Forum Penataan Ruang, serta instansi vertikal terkait. Selasa (27\/05\/25).<\/p>\n

Dalam sambutannya, Sekda Kampar H. Hambali menegaskan bahwa proses perizinan harus berjalan sesuai dengan prinsip tata ruang yang tertib, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\u201cPenataan ruang adalah landasan utama pembangunan yang berkelanjutan. Setiap perizinan harus dikaji dengan teliti agar tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas,\u201d ujar H. Hambali.<\/p>\n

Pemaparan teknis dalam rapat ini disampaikan oleh Plt. Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Kampar, M. Rijal, S.Hut, MPA. Dalam penjelasannya, M. Rijal menyampaikan beberapa usulan perizinan yang tengah dalam proses kajian, termasuk dari sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang industri, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Ia menjelaskan bahwa masing-masing permohonan ditinjau berdasarkan kesesuaian lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dampak lingkungan, serta kesiapan teknis lainnya. \u201cForum ini menjadi ruang verifikasi dan klarifikasi bersama, agar setiap rekomendasi perizinan yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari,\u201d terang M. Rijal.<\/p>\n

Rapat juga mencatat beberapa poin penting untuk ditindaklanjuti, termasuk perlunya koordinasi lebih intensif antara dinas teknis dan pihak perusahaan, serta pemutakhiran data pemanfaatan ruang agar proses perizinan dapat berjalan lebih efisien.<\/p>\n

Dengan rapat ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem perizinan yang transparan, terintegrasi, dan berpihak pada pembangunan yang tertib ruang dan ramah lingkungan.<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Bangkinang Kota, TitikNalar – Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, H. Hambali, SE, MBA, MH, memimpin Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Perizinan dalam Rangka Rekomendasi Forum Penataan Ruang Kabupaten Kampar. Rapat ini dilaksanakan di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kampar dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tim teknis Forum Penataan Ruang, serta instansi vertikal terkait. Selasa (27\/05\/25). Dalam sambutannya, Sekda Kampar H. Hambali menegaskan bahwa proses perizinan harus berjalan sesuai dengan prinsip tata ruang yang tertib, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. \u201cPenataan ruang adalah landasan utama pembangunan yang berkelanjutan. Setiap perizinan harus dikaji dengan teliti agar tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas,\u201d ujar H. Hambali. Pemaparan teknis dalam rapat ini disampaikan oleh Plt. Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Kampar, M. Rijal, S.Hut, MPA. Dalam penjelasannya, M. Rijal menyampaikan beberapa usulan perizinan yang tengah dalam proses kajian, termasuk dari sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang industri, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur. Ia menjelaskan bahwa masing-masing permohonan ditinjau berdasarkan kesesuaian lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dampak lingkungan, serta kesiapan teknis lainnya. \u201cForum ini menjadi ruang verifikasi dan klarifikasi bersama, agar setiap rekomendasi perizinan yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan aturan dan […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":891,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,14],"tags":[],"class_list":["post-890","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-daerah","category-kampar"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/890","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=890"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/890\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":894,"href":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/890\/revisions\/894"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/891"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=890"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=890"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=890"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}