{"id":937,"date":"2025-05-30T07:43:12","date_gmt":"2025-05-30T07:43:12","guid":{"rendered":"https:\/\/titiknalar.com\/?p=937"},"modified":"2025-05-31T06:55:22","modified_gmt":"2025-05-31T06:55:22","slug":"pakar-pemberantasan-premanisme-harus-dilakukan-terus-menerus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/2025\/05\/30\/pakar-pemberantasan-premanisme-harus-dilakukan-terus-menerus\/","title":{"rendered":"Pakar : Pemberantasan premanisme harus dilakukan terus menerus"},"content":{"rendered":"

Purwokerto, <\/span><\/span>TitikNalar<\/span><\/span><\/strong> – Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho mengatakan upaya pemberantasan berbagai aksi premanisme harus dilakukan secara kontinu demi mewujudkan keamanan masyarakat (kamtibmas).<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Saat dihubungi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat, Hibnu mengapresiasi penyelenggaraan Operasi Aman 2025 oleh polisi pada tanggal 12-31 Mei sebagai bentuk kehadiran negara dalam rangka masyarakat meminta.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cKemarin kalau kita lihat data Bareskrim, kalau tidak salah yang ditangkap itu 3.500-an pelaku premanisme, tapi yang terkait dengan ormas (organisasi kemasyarakatan) itu hanya 50 orang,\u201d katanya.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Ia mengatakan hal itu berarti ormas-ormas tersebut terkena pengaruh dari perilaku premanisme individu yang bersangkutan.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Menurut dia, kondisi tersebut menarik karena dari sekitar 3.500 pelaku premanisme yang ditangkap, hanya 50 orang yang terkait dengan ormas.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

“Oleh karena itu, dalam hal kasus seperti ini ya saya kira polisi sebagai pemegang kamtibmas harus melakukan tindakan-tindakan hukum, harus melakukan suatu pencegahan, harus melakukan suatu pelatihan,” katanya.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Demikian pula dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) khususnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, kata dia, harus turun tangan terkait dengan pelatihan terhadap ormas.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Menurut dia, keberadaan ormas sebenarnya bagus karena merupakan bagian dari mitra pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan masyarakat.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Namun karena ulah oknum-oknum yang melakukan premanisme, akibat nila setitik rusak susu sebelanga, seolah-olah ormas menjadi bagian dari premanisme. Itu pribadi-pribadi yang mengatasnamakan ormas, itu karena data tadi, dari 3.500 yang ditangkap, ternyata hanya 50 yang terkait ormas, katanya.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Oleh karena itu, kata dia, penanggulangan premanisme yang dilakukan Polri harus dilakukan secara integralistik dengan pemerintah daerah, lembaga nonpemerintah, dan tokoh masyarakat terkait pelatihan ke depan.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Terkait dengan Operasi Aman yang digelar setelah menyebutkan sejumlah aksi premanisme yang melibatkan oknum ormas di beberapa daerah, dia mengharapkan operasi tersebut tidak sekadar kegiatan seremonial untuk menyikapi situasi dan kondisi kamtibmas saat itu.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cIni jangan sampai kegiatan-kegiatan itu hanya kegiatan-kegiatan seremonial, hanya kegiatan kondisional,\u201d tegasnya.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Ia mengatakan kegiatan untuk menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif itu harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan merangkul seluruh elemen masyarakat, melakukan pembinaan, dan sebagainya.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Menurutnya, situasi perekonomian dan lapangan pekerjaan yang sulit munculnya penyebab kriminogen atau faktor-faktor yang memicu terjadinya kejahatan termasuk premanisme.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cJadi di sini saya kira penanganan premanisme tidak hanya dilakukan oleh Polri, juga pemangku kepentingan (pemangku kepentingan, red.) lainnya seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua bahu-membahu dalam rangka untuk menghindari tindakan-tindakan premanisme itu,\u201d kata Hibnu.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Sumber : ANTARA, 30 Mei 2025, https:\/\/m.antaranews.com\/berita\/4867849\/pakar-pemberantasan-premanisme-harus-dilakukan-terus-menerus?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=latest_home<\/span><\/span><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Purwokerto, TitikNalar – Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho mengatakan upaya pemberantasan berbagai aksi premanisme harus dilakukan secara kontinu demi mewujudkan keamanan masyarakat (kamtibmas). Saat dihubungi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat, Hibnu mengapresiasi penyelenggaraan Operasi Aman 2025 oleh polisi pada tanggal 12-31 Mei sebagai bentuk kehadiran negara dalam rangka masyarakat meminta. \u201cKemarin kalau kita lihat data Bareskrim, kalau tidak salah yang ditangkap itu 3.500-an pelaku premanisme, tapi yang terkait dengan ormas (organisasi kemasyarakatan) itu hanya 50 orang,\u201d katanya. Ia mengatakan hal itu berarti ormas-ormas tersebut terkena pengaruh dari perilaku premanisme individu yang bersangkutan. Menurut dia, kondisi tersebut menarik karena dari sekitar 3.500 pelaku premanisme yang ditangkap, hanya 50 orang yang terkait dengan ormas. “Oleh karena itu, dalam hal kasus seperti ini ya saya kira polisi sebagai pemegang kamtibmas harus melakukan tindakan-tindakan hukum, harus melakukan suatu pencegahan, harus melakukan suatu pelatihan,” katanya. Demikian pula dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) khususnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, kata dia, harus turun tangan terkait dengan pelatihan terhadap ormas. Menurut dia, keberadaan ormas sebenarnya bagus karena merupakan bagian dari mitra pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan masyarakat. Namun karena ulah oknum-oknum yang melakukan […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":981,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-937","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-nasional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/937","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=937"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/937\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":982,"href":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/937\/revisions\/982"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/981"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=937"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=937"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/titiknalar.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=937"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}