Tuntut Kuota 40% Pekerja Lokal, Pemuda Kampar Desak DPRD Panggil Seluruh Perusahaan Terdaftar OSS

KAMPAR, titiknalar.com – Pemuda Kabupaten Kampar, Mhd Sanusi, mendesak Komisi III DPRD Kabupaten Kampar untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas sektor. Langkah tegas ini diperlukan untuk mengevaluasi komitmen ratusan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kampar dalam menyerap tenaga kerja lokal.

Berdasarkan data sistem Online Single Submission (OSS), terdapat 233 perusahaan kelas menengah dan besar yang aktif di Kampar. Jika diakumulasikan dengan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), total aktivitas ekonomi di daerah ini mencapai angka 6.000 unit usaha. Sayangnya, lonjakan investasi ini dinilai belum berdampak signifikan terhadap pengurangan angka pengangguran pemuda setempat.

“Kehadiran investasi skala besar di Kampar harus memberikan dampak instan dan nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Komisi III harus memanggil manajemen seluruh perusahaan ini bersama dinas terkait,” ujar Sanusi, Rabu (1/7/2026).

Sanusi mengingatkan bahwa regulasi mengenai penempatan tenaga kerja lokal sudah berkekuatan hukum tetap. Hal itu tertuang dalam Pasal 50 ayat (5) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Dalam aturan tersebut, setiap perusahaan wajib memenuhi komposisi minimal 40 persen untuk tenaga kerja lokal, dan maksimal 60 persen untuk tenaga kerja dari luar daerah.

“Perda ini dibuat untuk melindungi hak-hak ekonomi putra-putri daerah. DPRD Kampar memiliki fungsi pengawasan melekat yang harus memastikan aturan ini berjalan di lapangan, bukan sekadar menjadi pemanis dokumen negara,” tegasnya.

Melalui forum RDP yang diusulkan nanti, Sanusi berharap ada transparansi data penyerapan tenaga kerja secara menyeluruh. Evaluasi ketat harus dilakukan agar masyarakat mengetahui korporasi mana saja yang patuh atau justru mengabaikan hak warga lokal.