Menguak Anggaran Makan Minum Rp20 Miliar Pemkab Kampar di Tengah Jalan Rusak
Oplus_131072BANGKINANG, titiknalar.com – Alokasi anggaran makan dan minum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, Riau, bernilai lebih dari Rp20 miliar memicu gelombang kritik tajam. Anggaran konsumsi administratif yang dinilai fantastis tersebut dianggap merugikan rasa keadilan publik di tengah hancurnya berbagai infrastruktur daerah.
DPRD Kabupaten Kampar bergerak cepat menangkap urgensi pengeluaran masif tersebut. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kampar, Ristanto, menegaskan angka tersebut sangat tidak patut. Ia mendesak segera dilakukan audit efisiensi terhadap belanja operasional pemerintah.
“Ketika kerusakan terlalu besar, menjadi kewajiban kami untuk memperbaikinya. Anggaran daerah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, tidak habis untuk operasionalnya,” ujar Ristanto saat dihubungi, Rabu (8/7/2026).
Kondisi lapangan menunjukkan kontradiksi yang mendalam antara gaya hidup birokrasi dan realitas kehidupan warga Kampar. Dokumen usulan daerah justru memenuhi masyarakat terkait masalah-masalah mendasar yang terbengkalai dengan dalih keterbatasan dana.
Ketimpangan ini terlihat jelas pada hancurnya akses jalan antar-desa yang melumpuhkan urat nadi perekonomian warga, serta rapuhnya fasilitas pendidikan akibat banyaknya ruang kelas sekolah yang mendesak untuk segera diperbaiki. Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya akses layanan kesehatan dasar yang belum menyentuh masyarakat bawah secara merata, serta stagnannya program pengentasan kemiskinan yang berjalan lambat akibat minimnya kucuran dana stimulan dari pemerintah.
Melihat ketimpangan yang terjadi di berbagai sektor krusial tersebut, Ristanto mengingatkan Pemkab Kampar untuk menyelaraskan kebijakan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang menuntut efisiensi anggaran daerah.
“Pemerintah pusat sudah mengingatkan agar operasional belanja dihilangkan demi kepentingan rakyat,” tegas Ristanto.
Sikap tegas legislatif ini dipastikan menjadi batu sandungan bagi Pemkab Kampar dalam waktu dekat. Fraksi Gerindra berkomitmen menjadikan angka Rp20 miliar ini sebagai target evaluasi total pada agenda politik mendatang.
DPRD Kampar mengancam akan menahan atau memangkas pos-pos konsumsi yang dinilai berlebihan pada dua momentum krusial, yaitu Pembahasan APBD Perubahan Anggaran 2026 dan Penyusunan APBD Murni TA 2027.
“Penyusunan anggaran ke depan harus dilakukan lebih cermat, proporsional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” pungkas Ristanto.
Related posts
Latest Post
No Comments